Tambang Dekat Bandara Disorot, Apa Dasar Penggunaan Lahannya? Status Aset Pemda Dipertanyakan

BANGKA BELITUNG — Aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung menggunakan alat berat di kawasan dekat bandara memunculkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan lahan. Jika benar lokasi tersebut merupakan aset pemerintah daerah, perlu dijelaskan siapa yang memberikan izin penggunaan, untuk kepentingan apa lahan dimanfaatkan, dan apakah aktivitas pertambangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi awal yang diterima menyebutkan aktivitas tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Namun, status kepemilikan lahan, batas koordinat, serta dokumen yang menjadi dasar penggunaan lokasi masih perlu diverifikasi melalui instansi terkait.

Ada sejumlah hal yang perlu diperjelas. Apakah lahan tersebut tercatat sebagai aset pemerintah daerah? Jika iya, apakah terdapat perjanjian pemanfaatan, izin tertulis, persetujuan dari pengelola aset, atau dokumen lain yang menjadi dasar pihak tertentu menggunakan lahan tersebut?

Selain status penguasaan lahan, legalitas kegiatan pertambangan juga perlu diperiksa secara terpisah. Kepemilikan atau izin menggunakan lahan tidak dengan sendirinya menjadi izin untuk melakukan penambangan. Begitu pula, kepemilikan izin usaha pertambangan tidak otomatis memberikan hak menggunakan setiap bidang tanah tanpa dasar penguasaan atau persetujuan yang sesuai.

Lokasi yang disebut berada dekat bandara juga perlu diperiksa berdasarkan koordinat pasti untuk memastikan apakah terdapat ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan atau pembatasan pemanfaatan ruang yang berlaku.

Instansi yang berwenang, termasuk pengelola aset daerah, dinas terkait, dan instansi perizinan pertambangan, perlu memberikan penjelasan mengenai status lahan serta dokumen yang menjadi dasar kegiatan tersebut.

Hingga berita ini disusun, belum ada dokumen yang dapat memastikan status kepemilikan lahan maupun dasar penggunaan lokasi oleh pihak yang melakukan aktivitas pertambangan. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pemerintah daerah, pihak pengelola lahan, serta pihak yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Pertanyaan utamanya tetap: jika lahan itu merupakan aset pemerintah daerah, apa dasar hukum penggunaannya untuk kegiatan pertambangan?