MANADO, SULAWESI UTARA —Polemik dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, kembali memanas. Sorotan kini tidak hanya tertuju pada dugaan aktivitas pertambangan, tetapi juga pada dugaan upaya tekanan terhadap wartawan setelah pemberitaan dipublikasikan.
Dalam pemberitaan sebelumnya, nama Kiki Mewo disebut masyarakat sebagai salah satu sosok yang diduga memiliki peran dalam aktivitas PETI di Ratatotok. Sebutan tersebut masih berupa dugaan yang perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Pihak wartawan mengaku, setelah berita tersebut terbit, muncul komunikasi dari seseorang bernama Lino yang disebut sebagai orang dekat Kiki Mewo. Lino disebut meminta wartawan untuk mengirimkan ID Card pers sekaligus meminta agar pemberitaan terkait Kiki Mewo dihapus.
Menurut keterangan wartawan, dalam komunikasi tersebut disampaikan kalimat:
"Bos, suruh hapus. Kalau tidak mau, akan dilaporkan."
Wartawan menegaskan tidak pernah mengancam, memeras, maupun meminta sesuatu kepada Kiki Mewo maupun pihak mana pun. Wartawan menyatakan sedang menjalankan tugas jurnalistik dan fungsi kontrol sosial.
"Kalau keberatan dengan berita, silakan berikan hak jawab dan klarifikasi. Kami siap memuat sesuai ketentuan pers. Tetapi jangan meminta berita dihapus dengan disertai ancaman akan melaporkan," ujar wartawan tersebut.
ID CARD BEREDAR DI FACEBOOK
Persoalan semakin mengemuka setelah ID Card wartawan yang bersangkutan beredar di sejumlah akun Facebook.
Hingga saat ini, belum diketahui siapa penyebar pertama foto ID Card tersebut, dari mana foto itu diperoleh, dan apa tujuannya.
Wartawan meminta agar peristiwa penyebaran identitas tersebut tidak dianggap sepele. Jika penyebaran itu dimaksudkan untuk menekan atau mengintimidasi, maka aparat penegak hukum diminta menelusurinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi menegaskan, penyebaran ID Card dan permintaan penghapusan berita merupakan dua peristiwa yang perlu ditelusuri secara terpisah, apakah keduanya saling berkaitan atau tidak.
ISU PENDEKATAN KE PEJABAT BARU
Di tengah sorotan publik, beredar informasi di masyarakat mengenai dugaan adanya kedekatan antara Kiki Mewo dengan pejabat baru di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara.
Informasi mengenai kedekatan tersebut, termasuk dugaan adanya hubungan keluarga melalui pihak istri, belum terverifikasi dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak terkait.
Sejumlah pihak di masyarakat mempertanyakan apakah informasi tersebut benar, dan meminta agar penanganan perkara dugaan PETI tetap dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa konflik kepentingan.
Hubungan personal, jika memang ada, bukanlah bukti adanya perlindungan hukum. Namun transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
INFORMASI PEMERIKSAAN DI KEJAKSAAN
Beredar pula informasi yang menyebut Kiki Mewo pernah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan aktivitas tambang.
Dalam informasi yang beredar tersebut, disebut Kiki Mewo menyampaikan bahwa dirinya hanya mengambil bagian atau fee dari hasil tambang, sementara pihak yang disebut sebagai pemilik utama adalah seorang warga negara asing berinisial Y.
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut kepada pihak Kejaksaan dan kepada Kiki Mewo. Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Kejaksaan belum diperoleh.
Aparat penegak hukum diminta menelusuri secara menyeluruh siapa pengendali kegiatan, siapa pemodal, bagaimana mekanisme pembagian hasil, dan siapa saja yang menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut, jika dugaan itu terbukti.
KAPOLDA DIMINTA BERTINDAK
Atas rangkaian peristiwa tersebut, Kapolda Sulawesi Utara diminta memberikan perhatian terhadap dua hal:
Pertama, dugaan aktivitas PETI di Ratatotok, termasuk siapa yang mengendalikan, membiayai, dan menikmati hasilnya.
Kedua, dugaan permintaan penghapusan pemberitaan dan beredarnya ID Card wartawan di media sosial.
Wartawan menyatakan siap menunjukkan bukti percakapan, dokumentasi komunikasi, dan tangkapan layar penyebaran ID Card kepada pihak berwenang jika diperlukan untuk proses hukum.
RUANG HAK JAWAB TERBUKA
Redaksi menegaskan, ruang hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi Kiki Mewo, Lino, pihak berinisial Y, maupun pihak lain yang namanya disebut dalam pemberitaan ini.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada Kiki Mewo dan Lino masih dilakukan dan belum mendapatkan tanggapan.
Kemerdekaan pers dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Hak jawab dan hak koreksi merupakan mekanisme yang harus dihormati jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.(Red)
0 Komentar