*I. PENDAHULUAN*
Lingkungan hidup bukan sekadar objek pemanfaatan sumber daya alam, melainkan bagian fundamental dari keberlangsungan kehidupan manusia, keseimbangan ekosistem, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga mengancam hak konstitusional masyarakat dan kepentingan generasi yang akan datang.
Dalam konteks negara hukum, kekuasaan kehakiman memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi kepada pelaku. Lebih jauh, peradilan harus mampu menghadirkan putusan yang memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan.
Persoalan mendasar dalam penegakan hukum lingkungan adalah adanya kemungkinan ketidakseimbangan antara keberhasilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan keberhasilan mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak. Seseorang atau korporasi dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi kerusakan ekosistem, pencemaran sumber air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penderitaan masyarakat belum tentu dapat dipulihkan melalui pemidanaan semata.
Kondisi tersebut mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam memahami fungsi putusan pengadilan. Putusan hakim tidak semestinya hanya dipandang sebagai akhir dari proses penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk mendorong penghentian kerusakan, membebankan tanggung jawab pemulihan, dan mencegah terulangnya pelanggaran lingkungan hidup.
Dengan demikian, keadilan ekologis harus ditempatkan sebagai salah satu orientasi penting dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Hakim bukan hanya dituntut untuk memahami norma hukum yang berlaku, melainkan juga harus mampu memahami karakteristik kerusakan lingkungan, hubungan sebab akibat, dampak sosial-ekologis, dan konsekuensi jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat.
*II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN HUKUM*
Berdasarkan perkembangan penegakan hukum lingkungan hidup, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu memperoleh perhatian.
Pertama, apakah putusan hakim dalam perkara lingkungan hidup cukup apabila hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana, perdata, atau administratif tanpa mempertimbangkan kebutuhan pemulihan fungsi lingkungan?
Kedua, sejauh mana hakim mempunyai kewenangan untuk menjadikan pemulihan lingkungan hidup sebagai bagian dari pertimbangan dan amar putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?
Ketiga, bagaimana penerapan judicial activism dapat mendorong lahirnya putusan yang progresif, responsif, dan berorientasi pada keadilan ekologis tanpa mengabaikan asas legalitas, independensi kekuasaan kehakiman, dan batas kewenangan mengadili?
Keempat, bagaimana memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan secara nyata sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat dan keberlanjutan ekosistem?
*III. LANDASAN KONSTITUSIONAL DAN YURIDIS*
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ketentuan tersebut menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Konsekuensinya, perlindungan lingkungan hidup bukan semata-mata kepentingan pemerintah dalam mengatur sumber daya alam, melainkan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat.
Selanjutnya, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Kedua ketentuan konstitusional tersebut harus dibaca secara sistematis. Pembangunan ekonomi tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait, menjadi dasar penting dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
Beberapa ketentuan yang relevan antara lain:
a. Pasal 54, yang mewajibkan setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
b. Pasal 87, yang mengatur tanggung jawab pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
c. Pasal 88, yang mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam kegiatan tertentu yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
d. Pasal 90, yang memberikan dasar hukum bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap pelaku usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum lingkungan Indonesia tidak hanya mengenal pendekatan penghukuman, tetapi juga memberikan instrumen pertanggungjawaban dan pemulihan.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup
PERMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan pedoman penting bagi hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup.
Peraturan ini memberikan kerangka penanganan perkara lingkungan hidup yang mencakup aspek perdata, pidana, dan tata usaha negara. Orientasinya tidak hanya menyangkut proses pemeriksaan perkara, tetapi juga perlindungan terhadap penyandang hak lingkungan hidup serta perwujudan keadilan lingkungan dan keadilan iklim bagi generasi sekarang maupun mendatang.
Dengan demikian, hakim memiliki pedoman khusus untuk memahami karakteristik perkara lingkungan hidup, termasuk persoalan pembuktian, prinsip-prinsip hukum lingkungan, dan pelaksanaan putusan.
*IV. ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM*
1. Putusan Hakim Harus Berorientasi pada Keadilan Ekologis
Keadilan ekologis merupakan pendekatan keadilan yang tidak hanya memperhitungkan kepentingan manusia secara individual, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan fungsi ekosistem dan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dalam perkara lingkungan hidup, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak cukup ditentukan berdasarkan berat atau ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah putusan tersebut mampu menghentikan pencemaran, mengurangi risiko kerusakan lanjutan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan melindungi masyarakat yang terdampak.
Oleh karena itu, hakim perlu menempatkan pemulihan lingkungan sebagai pertimbangan substantif dalam memeriksa dan memutus perkara.
Pendekatan ini bukan berarti mengesampingkan pemidanaan atau pertanggungjawaban hukum lainnya. Sebaliknya, pemidanaan dan pemulihan harus dipahami sebagai dua instrumen yang dapat saling melengkapi sesuai dengan karakter perkara dan dasar hukum yang berlaku.
2. Pemulihan Lingkungan Harus Menjadi Orientasi Penting Amar Putusan
Salah satu kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan adalah kemungkinan terjadinya kesenjangan antara putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kondisi lingkungan yang belum mengalami pemulihan.
Dalam perspektif hukum, penghukuman terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan. Namun, penghukuman tidak secara otomatis mengembalikan fungsi lingkungan hidup.
Pasal 54 UU PPLH memberikan dasar kewajiban pemulihan melalui penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sementara itu, Pasal 87 memberikan dasar pembebanan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.
Dengan demikian, dalam perkara yang menjadi kewenangannya, hakim perlu mempertimbangkan bentuk pemulihan yang relevan, terukur, dan dapat dilaksanakan.
Amar putusan yang berorientasi pada pemulihan idealnya memperhatikan:
a. Identifikasi objek dan lokasi lingkungan yang mengalami kerusakan.
b. Penentuan bentuk pencemaran atau kerusakan berdasarkan bukti ilmiah.
c. Penetapan kewajiban pemulihan sesuai dengan tingkat kerusakan.
d. Penentuan jangka waktu dan tahapan pelaksanaan pemulihan.
e. Penghitungan biaya pemulihan berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
f. Pengawasan dan mekanisme evaluasi pelaksanaan putusan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Dengan konstruksi demikian, putusan pengadilan tidak berhenti menjadi dokumen hukum, tetapi dapat menjadi instrumen untuk mengembalikan fungsi ekologis yang terganggu.
3. Judicial Activism sebagai Instrumen Penemuan Hukum
Hakim memiliki tanggung jawab untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Ketentuan tersebut memberikan landasan bagi hakim untuk tidak memahami hukum secara semata-mata tekstual, khususnya ketika menghadapi persoalan lingkungan hidup yang memiliki kompleksitas ilmiah, sosial, ekonomi, dan ekologis.
Dalam konteks ini, judicial activism dapat dipahami sebagai keberanian hakim menggunakan ruang penafsiran hukum dan penemuan hukum untuk menghasilkan keadilan substantif.
Namun demikian, judicial activism tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan hukum positif. Hakim tetap harus bekerja dalam kerangka kewenangan mengadili, hukum acara, asas legalitas, independensi peradilan, serta hak para pihak untuk didengar dan membuktikan dalilnya.
Dengan batas tersebut, pendekatan progresif dapat diwujudkan melalui pertimbangan yang memperhatikan bukti ilmiah, prinsip kehati-hatian, pencegahan, pencemar membayar (polluter pays principle), dan keberlanjutan lingkungan.
4. Hakim Harus Mempertimbangkan Kepentingan Generasi Mendatang
Kerusakan lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kerugian ekonomi biasa. Dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang, melintasi wilayah administratif, bahkan memengaruhi kehidupan generasi yang belum dilahirkan.
Kerusakan hutan, pencemaran air tanah, hilangnya kawasan resapan, kerusakan pesisir, dan penurunan kualitas udara dapat menimbulkan akibat yang tidak selalu dapat dipulihkan dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational justice).
Prinsip ini menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam oleh generasi sekarang tidak boleh menghilangkan kesempatan generasi mendatang untuk menikmati lingkungan hidup yang layak.
Dengan demikian, kepentingan generasi mendatang bukan sekadar pertimbangan moral, tetapi merupakan bagian dari konstruksi keadilan lingkungan yang harus diperhatikan dalam kerangka hukum yang berlaku.
5. Efektivitas Putusan Ditentukan oleh Pelaksanaan Pemulihan
Putusan yang baik tidak hanya dinilai dari ketepatan penerapan norma, tetapi juga dari kemampuan memberikan perlindungan hukum yang nyata.
Dalam perkara lingkungan hidup, persoalan pelaksanaan putusan menjadi sangat penting karena pemulihan membutuhkan biaya, teknologi, keahlian, waktu, dan pengawasan.
Oleh sebab itu, hakim perlu memperhatikan sejak tahap pemeriksaan apakah tuntutan pemulihan mempunyai dasar pembuktian yang memadai dan apakah tindakan yang diminta dapat dirumuskan secara jelas dalam amar putusan.
Pemulihan tidak boleh dirumuskan secara abstrak tanpa memperhatikan objek, metode, standar keberhasilan, serta pihak yang bertanggung jawab.
Hal ini penting untuk menghindari putusan yang secara normatif terlihat progresif, tetapi secara praktis sulit dilaksanakan.
*V. PANDANGAN HUKUM DAN REKOMENDASI*
Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran peradilan dalam penegakan hukum lingkungan hidup.
Pertama, hakim perlu mengintegrasikan pendekatan keadilan ekologis dalam pertimbangan hukum dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Kedua, pemulihan fungsi lingkungan hidup perlu ditempatkan sebagai salah satu orientasi utama dalam perkara yang secara hukum memungkinkan pembebanan tindakan pemulihan.
Ketiga, peningkatan kapasitas hakim lingkungan harus mencakup pemahaman terhadap ilmu lingkungan, ekologi, perubahan iklim, kerugian ekologis, dan metode pemulihan.
Keempat, diperlukan penguatan koordinasi antara pengadilan, ahli lingkungan, instansi pemerintah, dan lembaga yang mempunyai kompetensi teknis dalam pelaksanaan pemulihan.
Kelima, perlu dikembangkan mekanisme pemantauan pelaksanaan putusan agar kewajiban pemulihan tidak berhenti pada amar pengadilan, tetapi benar-benar dilaksanakan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Keenam, penerapan judicial activism harus tetap berada dalam batas hukum dan kewenangan peradilan sehingga keberanian hakim dalam menggali keadilan tidak berubah menjadi tindakan yang melampaui kewenangannya.
*VI. KESIMPULAN*
Putusan hakim dalam perkara lingkungan hidup harus dipahami sebagai instrumen penegakan hukum yang memiliki dimensi perlindungan, pencegahan, pertanggungjawaban, dan pemulihan.
Pemidanaan terhadap pelaku merupakan bagian penting dari penegakan hukum, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan keadilan lingkungan. Sebab, kerusakan lingkungan tidak selesai hanya karena pelaku telah dijatuhi hukuman.
Keadilan yang sesungguhnya harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan kemampuan pemulihan ekologis.
Hakim melalui kewenangan yudisialnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan konsekuensi terhadap pelanggaran, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kehidupan.
Oleh karena itu, paradigma peradilan lingkungan hidup harus bergerak dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang mengintegrasikan pertanggungjawaban hukum dan pemulihan ekosistem.
Pada akhirnya, keberhasilan peradilan lingkungan hidup tidak hanya diukur dari berapa banyak pelaku yang dihukum, melainkan juga dari seberapa besar putusan pengadilan mampu menghentikan kerusakan, memulihkan lingkungan, melindungi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang.
Prof. Dr. M. Aslam Fadli, M.H., M.Si.
Pemerhati dan Praktisi Hukum
0 Komentar